Image of MEMBANGUN FORMAT BARU OTONOMI DAERAH

Text

MEMBANGUN FORMAT BARU OTONOMI DAERAH

asumsi tentang keperluan adanya masa transisi itulah yang di abaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU. no 22 tahun 1999 tentang pemerintahaan daerah. harus diakui bahwa kebijakan otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU no.22 tahun 1999 adalah langkah pembaharuan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahaan daerah di indonesia. namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal" yakni seolah - olah partai-partai, DPRD, dan pemerintahan daerah berfungsi sebagaimana mestinya. juga seolah-olah para elite politik likal jujur, bertsnggung jawab, dan peduli terhadap nasib masyarakat.

Ketersediaan
B213242351.095 syam mTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
351.095 syam m
Penerbit
Jakarta : LIPI Press.,
Deskripsi Fisik
xii+238 hlm.; 14,8x21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-3673-86-9
Klasifikasi
351
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar